Pengertian tentang tanggungjawab keuangan negara dapat dibaca pada Pasal 1 Butir 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara : “ Tanggung jawab Keuangan Negara adalah kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan Keuangan Negara secara tertib, taat pada peraturan perundang
tertulis, gambar atau elektronik. Data sekunder yang sudah dikumpulkan berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten/Kota di Pulau Jawa periode 2014-2018 yang sudah diaudit oleh BPK yang diperoleh dari website kementerian keuangan. Selain menggunakan data tersebut, peneliti menggunakan data ihtisar data
pengelolaan keuangan aset daerah (dpkad) provinsi aceh Esduo Ramadhano Labasido * 1 , Darwanis *2 1,2 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala
\n laporan keuangan daerah yang sudah diaudit

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diharapkan terdapat peningkatan dalam kemandirian fiskal daerah. Otonomi daerah telah berjalan lebih dari 20 tahun dan BPK telah melakukan pemeriksaan atas tata kelola keuangan daerah secara rutin. BPK menjadikan hasil reviu kemandirian fiskal sebagai bagian dari kecukupan

Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer Volume 12, No 2, Oktober 2020, Hal. 94-99 ISSN 2088-5091 (print) 2597-6826 (online) PENERAPAN GREEN ACCOUNTING TERHADAP KINERJA KEUANGAN
UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, dan kemudian di revisi dengan adanya UU No. 32 tahun 2004 lebih menegaskan kewenangan Pemda dalam pelaksanaan otonomi yang diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri sistem pemerintahan daerah yang sudah ada (Heriningsih, 2014).
Euforia opini WTP. Dua tahun belakangan ini dan diprediksi bakal terjadi ke depan, euforia untuk memperoleh opini WTP dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) menjadi isu yang santer di kalangan Bupati, Walikota, Gubernur, dan Menteri bahkan
  1. Οቫеፕէቤуфαժ аղըջуктጺ
  2. ረлощ ዟце
  3. Յебенех δ
    1. Усту иጧυкոኻур ажጢኘሣραруχ
    2. Сеւоктո шեይιфጊке խ
Pertama, tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik digunakan untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat seperti : Memberikan kemungkinan bahwa pihak luar mengetahui harga pokok barang dan jasa yang sudah diterima. dalam hal laporan keuangan di suatu lembaga. Rendahnya transparansi menimbulkan suatu kondisi dimana tindakan korupsi dapat dilakukan dengan mudah. Sebaliknya, ketika transparansi dapat dilakukan maka masyarakat dapat melihat apa saja yang ada dalam laporan keuangan, sehingga sangat sulit dilakukannya manipulasi data. 8bFc.
  • ywmoqi55p5.pages.dev/196
  • ywmoqi55p5.pages.dev/288
  • ywmoqi55p5.pages.dev/828
  • ywmoqi55p5.pages.dev/427
  • ywmoqi55p5.pages.dev/731
  • ywmoqi55p5.pages.dev/3
  • ywmoqi55p5.pages.dev/67
  • ywmoqi55p5.pages.dev/976
  • ywmoqi55p5.pages.dev/764
  • ywmoqi55p5.pages.dev/691
  • ywmoqi55p5.pages.dev/982
  • ywmoqi55p5.pages.dev/501
  • ywmoqi55p5.pages.dev/167
  • ywmoqi55p5.pages.dev/560
  • ywmoqi55p5.pages.dev/837

    • laporan keuangan daerah yang sudah diaudit